JAKARTA, KOMPAS.com - Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) kembali menggelar Pameran Pendidikan Nasional 2009. Pameran tersebut masih merupakan rangkaian dari acara Hari Pendidikan Nasional tahun ini.
Pameran berlangsung mulai Senin (10/8) hingga Rabu (12/8) di halaman dan Gedung A Depdiknas. Adapun tema dari pameran ini adalah "Membangun Masyarakat Cerdas dan Kreatif Berbasis Teknologi dan Seni Budaya untuk Daya Saing Bangsa."
Pameran pendidikan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Dalam sambutannya, Mendiknas mengatakan, pameran pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk-produk pendidikan nasional.
"Banyak hal yang telah kita capai selama ini," ujar Mendiknas pada pembukaan pameran, Senin (10/8).
Meski demikian, lanjut Mendiknas, dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan berat di masa depan. Maka, untuk menghadapi tantangan itu diperlukan kerja keras dan tetap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
"Kita juga membutuhkan bantuan dari pihak luar. Oleh karena itu, dalam pameran ini kami juga mengundang beberapa lembaga pendidikan internasional," ungkap Mendiknas.
Setelah membuka acara, Mendiknas mengelilingi stan-stan peserta pameran. Sesekali Mendiknas juga tampak berdialog dengan peserta pameran.
Tak kurang dari 100 peserta dalam dan luar negeri ambil bagian dalam pameran ini. Lembaga pendidikan luar negeri yang ambil bagian itu antara lain AMINEF, NESO, DAAD, British Council, UNESCO, CASSO, dan KampusFrance. Pengunjung dapat berdialog langsung dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tersebut untuk mendapat informasi seputar pendidikan luar negeri, beasiswa, informasi tentang budaya, dan lain sebagainya.
Selain itu, digelar juga seminar pendidikan, gelar produk dan kebijakan Depdiknas, informasi pendidikan/beasiswa dalam dan luar negeri, micro teaching, virtual education, latihan animasi, dan atraksi Robot Seni.
Tak hanya itu, para pengunjung juga akan dihibur oleh pagelaran tari dari ISI Denpasar, Sherina (Mahasiswi London School), penampilan DeMonde Band, dan atraksi sulap dari Richard Rain (Mahasiswa Universitas Gunadarma).
Selain itu, setiap harinya pengunjung juga berkesempatan memenangi doorprize menarik, yaitu voucer buku senilai Rp 150.000, satu buah laptop, dan dua buah kamus elektronik.
sumber : http://edukasi.kompas.com/10 Agustus 2009
Senin, 31 Agustus 2009
Buta Aksara di Sulteng Masih Tinggi
SIGI - Tiga tahun lebih perjalanan pemerintahan HB Paliudju, ternyata belum mampu menurunkan angka buta aksara di daerah ini pada level wajar. Hal itulah yang mendasari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui Dirjen PNFI memilih Provinsi Sulteng sebagai salah satu daerah untuk menjalin MoU pemberantasan buta aksara.
Tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapat program pemberantasan buta aksara (PBA) dari Departemen Pendidikan Nasional RI di tahun 2009 ini, yakni Kabupaten Donggala, Parimo dan Kabupaten Sigi. Kemarin (13/7), bertempat di kantor Bupati Sigi, Dinas Pendidikan dari masing-masing kabupaten menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Depdiknas.
Tahun ini, tidak kurang dari 8.500 warga Sulteng yang menjadi target pemberantasan buta aksara yang tersebar di tiga kabupaten. Untuk Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parimo masing-masing 2.500 orang, sedangkan Kabupaten Sigi sebanyak 3.500 orang. Dengan waktu belajar selama enam bulan, mereka diharapkan bisa menguasai teknik baca tulis untuk tingkat dasar.
�Turunnya program PBA ini, diharapkan mendorong semakin minimnya warga buta aksara. Khususnya di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang menjadi prioritas,�� kata Kepala Bidang PNFI, Dinas Pendidikan Daerah Sulteng, Drs Gatot Margono, di sela-sela penandatanganan MoU kemarin.
Untuk program PBA yang fokusnya pada tiga kabupaten ini, dananya akan langsung ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening masing-masing Dinas Pendidikan kabupaten. Selanjutnya, dinas yang menyalurkan dananya ke lembaga penyelenggara yang bermitra dengan masyarakat setempat, dimana proyek itu turun. Namun, sebelum dana turun, baik dinas pendidikan maupun lembaga penyelenggara, lebih dulu membuat proposal permohonan sebagai syarat administrasi. �Semoga proyek bidang pendidikan luar sekolah ini manfaatnya terasa di tiga kabupaten. Warga kita yang dulunya sama sekali tidak tahu baca tulis, tapi setelah program ini berjalan, itu sudah akan berkurang,�� kata Gatot Margono.
Warga belajar yang menjadi sasaran program tersebut mendapat Rp360 ribu per orang. Dana ini tidak diberikan dalam bentuk tunai kepada warga belajar. Anggarannya dikelola oleh lembaga penyelenggara sebagai biaya pendidikan selama enam bulan mengikuti program PBA tersebut.
Pada penandatanganan itu Dirjen PNFI Depdiknas diwakili Dra Endang. Acara kemarin juga dihadiri sejumlah masyarakat dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sigi. Pada kesempatan tersebut Endang mengatakan, semakin besar jumlah warga belajar, maka anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat juga semakin besar. Untuk pendampingan proyek ini, diharapkan pemerintah kabupaten tetap menyertakan dana sharing sebagai dana pembiayaan operasional.
Diakuinya, untuk tahun 2009 ini, Sulteng masih menjadi pilihan diturunkannya proyek tersebut bersama beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Alasannya, di wilayah ini masih banyak tersebar warga buta aksara yang umumnya berada di daerah terpencil. Setelah enam bulan berjalan, program akan dilakukan evaluasi sudah sejauhmana tingkat keberhasilannya. Jika realisasi di lapangan masih rendah, maka dari evaluasi diharapkan diketahui kelemahan-kelemahan guna mencari jalan keluarnya. Evaluasi akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait.
Endang mengingatkan, sebelum anggaran dicairkan ke dinas, proposal dari Dinas Pendidikan harus dilengkapi. Meski hanya tinggal kelengkapan administrasi seperti NPWP, alamat rekening, rancangan anggaran dan belanja (RAB) serta surat pernyataan, sebaiknya secepatnya dilengkapi oleh dinas terkait. �Proposal dari Dinas Pendidikan yang belum lengkap, segera diidentifikasi apa yang kurang,�� katanya mengingatkan.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Sigi Hidayat yang diwakili Asisten II Drs Dg Laguri Lahusaeni, sangat mengapresiasi turunnya program PBA ke Sigi. Dia menekankan agar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi yang menjadi leading sector, berupaya maksimal dalam menangani proyek tersebut.
�Bupati berpesan agar pemberantasan buta aksara di kabupaten ini, menjadi perhatian utama bagi kita. Terlebih lagi sektor pendidikan dan kesehatan adalah skala prioritas Pemkab. Dinas terkait mesti realistis dan proporsional dalam merumuskan kebijakan terkait program buta aksara,��kata Laguri menyampaikan pesan Bupati.
Dia meminta agar Sigi masih menjadi sasaran turunnya program ini. Dengan gencarnya pemberantasan buta aksara, ia menaruh keyakinan kalau Sigi ke depan akan bisa bersaing dengan kabupaten lain. Jika masyarakat di sebuah wilayah sudah terbebas dari buta aksara, potensi kesejahteraan akan terbuka lebar untuk dicapai.
sumber : http://www.radarsulteng.com
Tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapat program pemberantasan buta aksara (PBA) dari Departemen Pendidikan Nasional RI di tahun 2009 ini, yakni Kabupaten Donggala, Parimo dan Kabupaten Sigi. Kemarin (13/7), bertempat di kantor Bupati Sigi, Dinas Pendidikan dari masing-masing kabupaten menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Depdiknas.
Tahun ini, tidak kurang dari 8.500 warga Sulteng yang menjadi target pemberantasan buta aksara yang tersebar di tiga kabupaten. Untuk Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parimo masing-masing 2.500 orang, sedangkan Kabupaten Sigi sebanyak 3.500 orang. Dengan waktu belajar selama enam bulan, mereka diharapkan bisa menguasai teknik baca tulis untuk tingkat dasar.
�Turunnya program PBA ini, diharapkan mendorong semakin minimnya warga buta aksara. Khususnya di daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang menjadi prioritas,�� kata Kepala Bidang PNFI, Dinas Pendidikan Daerah Sulteng, Drs Gatot Margono, di sela-sela penandatanganan MoU kemarin.
Untuk program PBA yang fokusnya pada tiga kabupaten ini, dananya akan langsung ditransfer oleh pemerintah pusat ke rekening masing-masing Dinas Pendidikan kabupaten. Selanjutnya, dinas yang menyalurkan dananya ke lembaga penyelenggara yang bermitra dengan masyarakat setempat, dimana proyek itu turun. Namun, sebelum dana turun, baik dinas pendidikan maupun lembaga penyelenggara, lebih dulu membuat proposal permohonan sebagai syarat administrasi. �Semoga proyek bidang pendidikan luar sekolah ini manfaatnya terasa di tiga kabupaten. Warga kita yang dulunya sama sekali tidak tahu baca tulis, tapi setelah program ini berjalan, itu sudah akan berkurang,�� kata Gatot Margono.
Warga belajar yang menjadi sasaran program tersebut mendapat Rp360 ribu per orang. Dana ini tidak diberikan dalam bentuk tunai kepada warga belajar. Anggarannya dikelola oleh lembaga penyelenggara sebagai biaya pendidikan selama enam bulan mengikuti program PBA tersebut.
Pada penandatanganan itu Dirjen PNFI Depdiknas diwakili Dra Endang. Acara kemarin juga dihadiri sejumlah masyarakat dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sigi. Pada kesempatan tersebut Endang mengatakan, semakin besar jumlah warga belajar, maka anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat juga semakin besar. Untuk pendampingan proyek ini, diharapkan pemerintah kabupaten tetap menyertakan dana sharing sebagai dana pembiayaan operasional.
Diakuinya, untuk tahun 2009 ini, Sulteng masih menjadi pilihan diturunkannya proyek tersebut bersama beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Alasannya, di wilayah ini masih banyak tersebar warga buta aksara yang umumnya berada di daerah terpencil. Setelah enam bulan berjalan, program akan dilakukan evaluasi sudah sejauhmana tingkat keberhasilannya. Jika realisasi di lapangan masih rendah, maka dari evaluasi diharapkan diketahui kelemahan-kelemahan guna mencari jalan keluarnya. Evaluasi akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait.
Endang mengingatkan, sebelum anggaran dicairkan ke dinas, proposal dari Dinas Pendidikan harus dilengkapi. Meski hanya tinggal kelengkapan administrasi seperti NPWP, alamat rekening, rancangan anggaran dan belanja (RAB) serta surat pernyataan, sebaiknya secepatnya dilengkapi oleh dinas terkait. �Proposal dari Dinas Pendidikan yang belum lengkap, segera diidentifikasi apa yang kurang,�� katanya mengingatkan.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Sigi Hidayat yang diwakili Asisten II Drs Dg Laguri Lahusaeni, sangat mengapresiasi turunnya program PBA ke Sigi. Dia menekankan agar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi yang menjadi leading sector, berupaya maksimal dalam menangani proyek tersebut.
�Bupati berpesan agar pemberantasan buta aksara di kabupaten ini, menjadi perhatian utama bagi kita. Terlebih lagi sektor pendidikan dan kesehatan adalah skala prioritas Pemkab. Dinas terkait mesti realistis dan proporsional dalam merumuskan kebijakan terkait program buta aksara,��kata Laguri menyampaikan pesan Bupati.
Dia meminta agar Sigi masih menjadi sasaran turunnya program ini. Dengan gencarnya pemberantasan buta aksara, ia menaruh keyakinan kalau Sigi ke depan akan bisa bersaing dengan kabupaten lain. Jika masyarakat di sebuah wilayah sudah terbebas dari buta aksara, potensi kesejahteraan akan terbuka lebar untuk dicapai.
sumber : http://www.radarsulteng.com
UN Kesetaraan SMK Diujicoba Tahun Ini
SOLO, Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan diujicobakan tahun ini.
Menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo, jika tidak ada halangan pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan UNPK tahap dua untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Nopember 2009 mendatang.
"Sekarang segala sesuatunya sedang dipersiapkan," katanya ketika ditemui usai melepas karya siswa 34 dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke luar negeri di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) solo, Senin (29/6).
Mendiknas yakin, UNPK SMK ini akan bisa dilakukan. Bahkan kedepan pemerintah juga merencanakan untuk mengadakan pendidikan kesetaraan untuk bidang pendidikan vokasi itu.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan mengenai penundaan UNPK SMA di wilayah Jawa Tengah yang terjadi sampai dua kali, Mendiknas mengatakan hal itu hanya karena sikap ekstra hati-hati pihak dinas pendidikan terkait.
Ia melihat sebetulnya tidak ada persoalan mengenai hal itu. Meski pelaksanaannya tertunda satu minggu lebih lama dari jadwal yang direncanakan semula.
"Yang penting bisa dilaksanakan. Harusnya hal tersebut tidak usah diberitakan," tambahnya.
dikutip dari www.mediaindonesia.com 29 juni 2009
Menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo, jika tidak ada halangan pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan UNPK tahap dua untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Nopember 2009 mendatang.
"Sekarang segala sesuatunya sedang dipersiapkan," katanya ketika ditemui usai melepas karya siswa 34 dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke luar negeri di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) solo, Senin (29/6).
Mendiknas yakin, UNPK SMK ini akan bisa dilakukan. Bahkan kedepan pemerintah juga merencanakan untuk mengadakan pendidikan kesetaraan untuk bidang pendidikan vokasi itu.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan mengenai penundaan UNPK SMA di wilayah Jawa Tengah yang terjadi sampai dua kali, Mendiknas mengatakan hal itu hanya karena sikap ekstra hati-hati pihak dinas pendidikan terkait.
Ia melihat sebetulnya tidak ada persoalan mengenai hal itu. Meski pelaksanaannya tertunda satu minggu lebih lama dari jadwal yang direncanakan semula.
"Yang penting bisa dilaksanakan. Harusnya hal tersebut tidak usah diberitakan," tambahnya.
dikutip dari www.mediaindonesia.com 29 juni 2009
Langganan:
Postingan (Atom)
Batik Indonesia Resmi Diakui UNESCO
Jakarta (ANTARA News) - Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO dengan dimasukkan ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda ...
